Urgennya penguatan kurikulum dan metodologi, bukan sekadar turut tren digital.

KENTINGAN, Jebres | Pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) mendorong perubahan fundamental dalam metode kajian sejarah. Kendati demikian, penerapan teknologi digital dalam historiografi di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan serius, mulai dari ketimpangan kapasitas SDM, infrastruktur digital, hingga memudarnya fokus akademisi terhadap pendalaman filsafat dan metodologi sejarah.

Isu krusial ini mengemuka dalam diskusi akademis akademisi sejarah se-Indonesia di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jumat (16/10/2026). Para sejarawan menyoroti bahwa kehadiran digital history dan digital humanities seyogianya memperkuat, bukan menggantikan fondasi keilmuan sejarah.

Ketua Umum Perkumpulan Program Studi Sejarah se-Indonesia (PPSI) terpilih, Waskito Widi Wardojo, memaparkan bahwa transformasi digital tidak mengubah empat pilar utama metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

“Teknologi digital berfungsi sebagai instrumen yang memperluas kapasitas keilmuan dalam mengelola, mengakses, menganalisis, dan menyebarluaskan sumber-sumber sejarah. Namun, kunci utamanya tetap terletak pada sinergi antara teknologi dan validitas sumber arsip sejarah,” ujar akademisi UNS tersebut.

Ia menambahkan, di tengah gempuran AI, akademisi dituntut memiliki pendalaman khusus mengenai sejarah, baik sebagai ilmu maupun sebagai peristiwa agar mampu menjaga keberlanjutan ekosistem sejarah yang inklusif dan valid.

Selain isu digitalisasi, para akademisi menyoroti stagnasi kajian teoritis sejarah di perguruan tinggi Indonesia. Guru Besar Sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM), Bambang Purwanto, mengkritik minimnya ruang diskusi mendalam terkait filsafat dan metodologi sejarah dalam beberapa dekade terakhir.

“Hampir tidak ada lagi diskusi serius mengenai filsafat sejarah sejak Seminar Sejarah Nasional 1957. Begitu pula dengan pembahasan metodologi ilmu sejarah pasca-sepeninggal Prof. Sartono Kartodirdjo yang meninggalkan warisan pendekatan multidimensional,” tegas Prof Bambang.

Menurutnya, penguatan kolaborasi antara Program Studi Ilmu Sejarah, Pendidikan Sejarah, dan Sejarah Islam dari PTN, PTS, maupun UIN se-Indonesia sangat mendesak untuk menjaga marwah keilmuan sejarah.

Menanggapi tantangan digitalisasi dan krisis metodologi tersebut, konsorsium program studi sejarah Indonesia merumuskan sejumlah langkah strategis. Pertama, pengembangan kurikulum berbasis digital, yakni memperkuat kapasitas SDM dan pemanfaatan infrastruktur digital dalam Tri Darma Perguruan Tinggi.

Kedua, penyusunan buku literasi utama, yaitu menerbitkan tiga buku panduan mendasar meliputi metode sejarah, metodologi sejarah, dan historiografi. Ketiga, peningkatan kualitas publikasi dengan mendorong peningkatan peringkat jurnal-jurnal sejarah nasional menuju akreditasi Sinta 3 guna memperkuat konsistensi publikasi ilmiah.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu membangun ekosistem akademik sejarah di Indonesia yang adaptif terhadap teknologi, tanpa mengorbankan ketajaman kritis serta validitas metodologis.

Waskito Widi Wardojo Terpilih Aklamasi Memimpin PPSI

Pada kesempatan tersebut, PPSI menyelenggarakan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas). Forum tiga tahunan ini secara aklamasi menetapkan Waskito Widi Wardojo sebagai Ketua Umum PPSI periode 2026–2029.

Waskito yang saat ini menjabat sebagai Kaprodi Ilmu Sejarah FIB UNS, terpilih menggantikan Zulqayyim Pilliang dosen Prodi Sejarah FIB Universitas Andalas, Padang.

Sebelum memasuki agenda Munas, kegiatan diawali dengan sesi presentasi dari sekitar 25 paper ilmiah hasil karya akademisi dari berbagai Prodi Ilmu Sejarah, Pendidikan Sejarah, dan Sejarah Islam se-Indonesia.

Sesi dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertajuk ‘Sejarah di Era Digital: Mengembangkan Ekosistem yang Inklusif, Adaptif, dan Berkelanjutan’. Sesi tersebut menghadirkan dua pembicara utama.

Pertama, Agus Suwignyo (FIB Universitas Gadjah Mada) yang memaparkan empat tahapan membangun ekosistem sejarah, yakni riset, diseminasi, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan. Kedua, Muhammad Shokheh (Universitas Negeri Semarang yang mengulas pentingnya transformasi digital agar disiplin sejarah tetap adaptif dan relevan.

Munas PPSI kali ini mengusung tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan kapasitas akademik dalam menghadapi transformasi digital, memperkuat jejaring kolaborasi antarprodi, serta merumuskan rekomendasi strategis kelembagaan.

Rangkaian kegiatan Munas PPSI ditutup pada hari kedua dengan agenda kunjungan edukatif (tour) para peserta ke Museum Sangiran, Sragen.

Untuk diketahui, PPSI adalah organisasi profesi akademik yang menghimpun Program Studi Ilmu Sejarah, Pendidikan Sejarah, dan Sejarah Islam dari PTN, PTS, serta UIN di seluruh Indonesia. PPSI berperan sebagai wadah kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, riset, pengabdian masyarakat, serta penguatan jejaring kemitraan strategis.